Diduga Honor Operasional dan Uang Pulsa Belum Cair, Ketua TPK BKKBN Desa Mengeluh

Lebak, PublikBanten id Cilograng - Diduga tiga bulan (3) honor operasional dan pulsa belum cair, dikeluhkan Tim Pendamping Desa Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Tim Pendamping Keluarga Desa Dinas BKKBN yang bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan Bidang kesehatan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial dan sasaran keluarga berisiko stunting mengeluh karena honor nya selama tiga bulan belum diterima (Cair). 

Baca juga: Kemendagri: Cakupan Layanan Esensial Meningkat di Provinsi Kalimantan Selatan

Ibu Empur selaku Ketua Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Cijengkol, memaparkan keluhan nya ke Tim Awak Media. 

"Honor operasional dan uang pulsa juga sudah jalan 3 bulan ini belum juga cair. Jika honor diberikan saya menerima sebesar Rp.200.000, uang pulsa Rp.100.000 di tahun 2023.

Baca juga: Pengelolaan Perhutanan Sosial Perlu Pendekatan Tematik Multisektor

"Mekanisme nya masuk ke rekening dan 12 sub bagian di setiap Rukun Warga (RW), dan saya menjabat baru 1 tahun." kata Bu Empur, pada selasa 26 Maret 2024.

Senada dengan keluhan Ibu Empur, Wawat Ketua TPK Desa Cikatomas, mengatakan.

Baca juga: Tingkatkan Layanan Inklusif, Kemendagri Inisiasi Pelatihan Perspektif Disabilitas

"Sama Pak (Tim Media_Red) honor operasional dan uang pulsa saya sudah jalan 3 bulan dari tahun 2023 belum cair. Honor nya Rp.200.000, uang pulsa Rp.50.000 untuk Desa Cikatomas sub bagian penyuluh ada 2 orang dan mereka pun sama bertanya ke saya, " jelasnya. 

Lanjut Wawat, “Ini bukan masalah sepele, dan ini harus cepat di proses agar pelayanan terhadap masyarakat berjalan maksimal dan tambah lagi sekarang bulan Ramadhan, ”  tegasnya. 

Baca juga: Beban Puncak Pergantian Tahun Baru Diprediksi Naik, PLN Pastikan Pasokan Listrik Tetap Andal

Di tempat yang berbeda, Tim awak media mengkonfirmasi Ibu Junti selaku ketua TPK Desa di Kampung.Cikamunding I di RT. 02/RW.01 dikediaman nya mengungkapkan.

"Pada tahun 2024 ini, honor dan uang pulsa selama 3 bulan belum kami terima dan sub bagian punyuluhan di setiap RW ada 10 (Sepuluh) di Desa Cikamunding mereka memiliki SK dalam bertugas. Harapan kami honor dan uang pulsa  cepat dicairkan, " ungkap Ibu Kunti. 

Baca juga: Kemendagri Dorong Prinsip Efektifitas dan Efisien dalam Perubahan RPJMD Kepulauan Riau

Tim awak media mencoba menggali informasi dengan mendatangi Kantor BKKBN Kecamatan Cilograng, menemui Endang selaku Korwil Bkkbn dan mengatakan.

"Kami mengabdi sudah lama, dan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi ada yang status P3K dan tidak semua. Menjadi koordinator sesuai dengan surat tugas masing-masing, " ungkap Korwil BKKBN Kecamatan Cilograng. 

Lanjutnya Korwil BKKBN Kecamatan Cilograng, "ini program Non Job, mereka selaku tim pendamping Desa untuk memberikan penyuluhan ke para Ibu Hamil, Balita, Posyandu dan setiap tahun berubah-berubah, " jelas Endang. 

"Terkait honor operasional dan uang pulsa pekerjaan selalu dilaporkan melalui Aplikasi Android setiap bulannya. Keinginan kami setiap bulan dapat diterima (cair) honor tersebut. Dan silahkan cek ke-Kecamatan lain pada kenyataan seperti itu (belum Cair). 

"Kecamatan Cilograng ada 32 tim pendamping desa, dan satu Kecamatan terdiri dari bidan, Kader PKK dan posyandu. Kendala nya kira-kira ada di pusat, dan bila honor dan pulsa tersebut sebesar Rp. 300.000 setiap bulan, " terang Korwil Kecamatan Cilograng. 

Baca juga: BSSN 'Launching' Tim Tanggap Insiden Siber Bersama 6 Instansi Pemerintah

Sampai berita ini ditayangkan kami akan terus menkonfirmasi pihak terkait Guna pemberitaan lanjutan yang berimbang tidak tendensius 

(Tim media/* Red)